Berita

didi irawadi syamsuddin/net

Politik

Jubir Demokrat: "Menteri Hina Presiden" Sungguh Memprihatinkan

SENIN, 29 JUNI 2015 | 12:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jurubicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kalau benar ungkapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ada menteri yang tidak mengikuti intruksi Presiden bahkan mengecilkan Kepala Negara di belakang layar, sungguh memprihatinkan.

"Ini sungguh memprihatinkan kita. Sebab, menteri-menteri sebagai pembantu Presiden harus loyal. Dan senantiasa membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan-persoalan sesuai bidangnya," sebut Didi saat dihubungi redaksi, Senin (29/6).

Mantan anggota DPR yang kini menjabat Wasekjen DPP Demokrat ini juga mengaku prihatin terhadap beberapa kementrian di sektor ekonomi, baik bidang energi, perdagangan, dan BUMN, yang karut marut.


"Menteri-menteri tertentu di beberapa bidang tersebut tidak mampu mengatasi persoalan terkait ekonomi. Walhasil, warning bagi pemberdayaan ekonomi dan industri. Kalau tidak diatasi, Indonesia bisa menuju krisis," ujar Didi.

Ia menambahkan, fakta menunjukkan sekarang, harga-harga sudah melambung tinggi, daya beli sulit, utamanya masyarakat menengah ke bawah. Ditambah di sektor properti dan otomotif juga anjlok.

"Dan masih banyak lagi. Makanya jangan biarkan krisis ini menuju jurang. Setiap kesulitan pasti ada solusi dan jalan keluar. Presiden Jokowi harus ngeh! Segera benahi sebelum terlambat!" tukas Didi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan ke publik bahwa ada menteri yang tidak mengikuti intruksi Presiden bahkan mengecilkan Kepala Negara di belakang layar. (Baca: Ternyata Ada Menteri Tak Tahu Berterima Kasih dan Suka Menghina Jokowi). [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya